Meliburkan Sekolah Saat Ramadan Sama Saja Kembali Ke Zaman Kolonial

Pada saat debat cawapres pada tanggal 17 Maret 2019 lalu, Sandiaga Uno memaparkan salah satu program unggulan yang diusung oleh kubu 02 yaitu libur sekolah sebulan penuh saat bulan ramadhan.

Sayangnya hanya sebatas itu saja pemaparan program yang dilakukannya, tanpa mengelaborasi lebih lanjut mengenai apa alasan dan tujuan dari libur tersebut diadakan.

“… Memberikan liburan di bulan Ramadan, meneruskan program yang pernah dijalankan Gus Dur,” kata Sandiaga.

Program libur sebulan penuh memang pernah dijalankan di era Presiden Abdurrahman Wahid (masa jabatan 20 Oktober 1999-23 Juli 2001). Mengutip Historia, kebijakan serupa juga dijalankan pemerintah sebelum era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Daoed Joesoef. Lewat SK Menteri P&K Nomor 0211/U/1978, dia menghapus libur puasa sebulan penuh jadi beberapa hari saja.

Kebijakan ini sebetulnya dikritik Majelis Ulama Indonesia. Namun, Daoed bersikeras dengan pendiriannya itu.

Dalam pertemuan dengan delegasi MUI, 16 Mei 1978, Daoed beralasan libur puasa anak sekolah itu kebijakan pembodohan dari pemerintah kolonial kepada bangsa Hindia Belanda yang beragama Islam. Daoed ingin anak-anak Indonesia belajar lebih keras untuk mencapai mutu intelektual yang lebih tinggi dari masa sebelumnya.

Beberapa hari sebelumnya, di Hotel Sultan, Jumat (15/3/2019) malam, Sandiaga sempat mengatakan kalau meliburkan anak sekolah di bulan puasa salah satunya agar mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.

Menurut Sandi, membangun kedekatan dengan keluarga menjadi sangat penting dalam era digital seperti sekarang.

“Mereka [anak-anak] banyak waktunya habis di gadget. Ini juga kesempatan untuk mendekatkan mereka [anak-anak dan anggota keluarga lain]. Membangun karakter yang kuat, karakter yang ber-akhlakul karimah,” kata Sandiaga.

Sementara Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan meski libur, tapi anak-anak tetap akan diminta berkegiatan, misalnya ikut pesantren kilat. Sementara penganut agama lain akan diarahkan untuk banyak belajar di lembaga pendidikan agama masing-masing.

“Semangatnya adalah pembelajaran toleransi. Jadi satu bulan itu bulan pendidikan akhlak. Pendidikan agama. Bukan cuma pendidikan Islam,” katanya.

Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia, Santi Kusumaningrum, menilai kebijakan itu kurang tepat, bahkan tidak nyambung dengan tujuan yang disebut.

“Toleransi itu sikap yang dibangun dari intuisi, lalu penilaian, dan baru nalar. Yang pasti, satu bulan libur dan ‘belajar toleransi’ tidak bisa menginternalisasi ini,” kata Santi kepada reporter Tirto.

Menurutnya jika memang tujuannya adalah membangun karakter toleran, maka yang diperlukan adalah kebijakan yang sistemik. Dan libur sebulan lebih, kata Santi, tak lebih dari sekadar “kosmetik.”

“Buat saya ini lagi-lagi rencana kebijakan populis yang tidak jelas untuk memecahkan masalah apa,” kata Santi.

Di sisi lain, Santi menilai ada banyak masalah lain di sektor pendidikan yang sayangnya luput dari pembahasan.

“Banyak riset… yang mengindikasikan rendahnya luaran pembelajaran anak-anak kita, rendahnya kemampuan literasi, matematika, dan sebagainya. Itu menandakan ada yang salah dengan kualitas pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Lalu apa kebijakan lain yang ditawarkan untuk mengatasi itu?” kata dia mempertanyakan.

No comments