Ulama, Habaib dan Cendekiawan Muslim se-DKI Jakarta Tolak Delegitimasi KPU

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Aspiranesia/Johan Tallo)

Jika ada persoalan nanti tidak terima hasil yang dikerjakan KPU, ada jalur hukumnya, yaitu melalui lembaga Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tidak harus menggosok, atau memanas-manasi masyarakat, dimana masyarakat kita ini kalau sudah menjadi masyarakat yang banyak sehingga menjadi kekuatan untuk membangkitkan emosi, yang dikhawatirkan yang terjadi adalah tindakan makar itu,” ucapnya.

Tindakan ini dinilainya akan merugikan, bukan saja masyarakat tapi negara. Kalau sudah mulai konflik horizontal, dia khawatir keamanan negara semakin kompleks. Mengingat, negara ini terdiri dari berbagai suku dan agama.

“Perlu diingat Pemilu adalah pesta demokrasi, sudah diakui dan ada undang-undangnya. Persoalan hasilnya kita percayakan kepada aparat, apabila tidak kita dapati kebenaran, atau ada dugaan kecurangan tapi kita bisa buktikan kecurangan itu dimana,” tutur Husni Muksin.

Karenanya dia mengimbau di bulan puasa ini, masyarakat wajib menjaga kesucian Bulan Ramadhan 1440 H/2019 M dengan tekun dan ikhlas, dan kepada eleman Bangsa dan warga Jakarta hendaklah mengutamakan kepentingan umum dan menjaga kesatuan dan persatuan.

“Kita berharap di bulan puasa ini tidak ada demo, supaya Jakarta ini damai nyaman dan aman. Mengingat Jakarta sebagai barometer, dengan beraneka ragam suku, ras, agama dan budaya, seyogyanya mari kita ciptakan Ibu Kota negara ini aman, nyaman, bersih, manusiawi dan berwibawa. Jadi menunggu hasil sidang final KPU lah,” tandas Ketua Panitia Multaqa itu.

 

* Ikuti perkembangan Real Count Pilpres 2019 yang dihitung KPU di tautan ini


Artikel yang berjudul “Ulama, Habaib dan Cendekiawan Muslim se-DKI Jakarta Tolak Delegitimasi KPU” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments