Tidak Banyak Majikan Diminta Pertanggungjawaban dalam Penggerebekan Imigrasi AS

Penggerebekan imigrasi di AS mengarah pada penangkapan 1500 lebih imigran tanpa dokumen yang bekerja di pabrik dan tempat kerja lainnya tahun lalu. Tetapi rata-rata hanya sekitar 15 pengusaha per tahun yang menghadapi tuntutan pidana karena memperkerjakan pekerja tidak berdokumen.

Sebagaimana dilaporkan oleh Aspiranesia, Brian Padden, baik pendukung maupun penentang pembatasan imigrasi yang lebih ketat berpendapat bahwa penggerebekan majikan yang sedikit itu tidak banyak berpengaruh untuk mencegah imigrasi ilegal karena pengusaha tidak diminta pertanggungjawabannya.

Agen-agen Kantor Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS baru-baru ini menggerebek tujuh pabrik pemrosesan tanaman pertanian di negara bagian Mississippi, menangkap sekitar 680 imigran gelap yang bekerja secara tidak sah di pabrik tersebut.

Namun hanya sedikit dari perusahaan-perusahaan ini yang majikannya kemungkinan akan didakwa karena melanggar undang-undang federal mengenai mempekerjakan warga asing secara ilegal karena biasanya sulit membuktikan perusahaan mengetahui pekerjanya berada di Amerika secara ilegal.

Hukuman untuk merekrut pekerja yang tidak berdokumen berkisar mulai dari $100 per pelanggaran hingga $10.000 dan hingga enam bulan penjara untuk berbagai pelanggaran.

Kelompok-kelompok anti imigrasi mengatakan kurangnya penegakan keras terhadap pemilik bisnis untuk menghentikan insentif utama bagi imigrasi ilegal yaitu pekerjaan.

“Kita menyerang bagian lain. Kita tidak menyerang akar masalah,” kata Kevin Lynn.

Banyak perusahaan menggunakan sistem E-Verify, program sukarela pemerintah yang memeriksa status hukum pekerja. Meski demikian bahkan para pembela pro bisnis mengakui sistem itu memiliki kekurangan karena dokumen-dokumen palsu seringkali tidak diperiksa sementara pada saat yang sama memberi alasan hukum kepada majikan untuk mempertahankan tenaga kerja mereka.

“Teori utama saya mengenai E-Verifikasi adalah itu tidak berhasil dan satu-satunya alasan mengapa populer karena politisi bisa tampak tangguh ketika mendesak penerapannya, namun tahu itu tidak akan membahayakan ekonomi lokal,” jelas Alex Nowrasteh dari Cato Institute.

Kelompok-kelompok hak imigran keberatan para pekerja migran diperlakukan sebagai penjahat. Pendukung pro bisnis menginginkan imigrasi hukum diperluas untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di AS

“Kebijakan utama yang kita butuhkan adalah memungkinkan pekerja dengan keterampilan menengah ke bawah bisa datang ke negara ini secara legal untuk bisa bekerja dalam jangka waktu tertentu dan kemudian bisa kembali ke negara asal mereka,” lanjutnya.

Para pendukung anti imigrasi membantah ada kekurangan tenaga kerja, namun hanya tidak bersedia membayar upah sepantasnya kepada pekerja, dan ingin pemilik bisnis menghadapi denda lebih besar dari pada denda sesekali karena mempekerjakan imigran tidak berdokumen.

Para pengecam imigrasi dan para aktivis sepakat bahwa langkah-langkah penegakan hukum tidak efektif, namun tetap tidak ada konsensus mengenai bagaimana mereformasi sistem tersebut. [my/jm]


Artikel yang berjudul “Tidak Banyak Majikan Diminta Pertanggungjawaban dalam Penggerebekan Imigrasi AS” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments